-

Serial Webinar Nasional Hukum Kesehatan ke-8 : TRANSFORMASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (PASIEN)

LATAR BELAKANG

Salah satu aspek yang tengah digarap Kementerian Kesehatan RI. dalam proses Transformasi Kesehatan di bidang Pelayanan Kesehatan adalah mewujudkan transformasi rekam medis dari non elektronik menuju elektronik. Kelak dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama lagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan telah menginstal rekam medis setiap pasien secara elektronik.

Di sisi lain, Pemerintah bersama DPR kini tengah menggodok RUU Perlindungan Data Pribadi atau disingkat RUU PDP. Sekalipun RUU PDP ini tidak khusus mengatur perlindungan data pribadi secara elektronik, namun mengingat penyimpanan data secara elektronik dinilai lebih rentan dari “gangguan” daripada penyimpanan data secara non elektronik, maka sejauh menyangkut perlindungan data pribadi pasien yang terdapat dalam rekam medis elektronik tentu kita tertarik untuk mengetahui beberapa hal yang menjadi rumusan masalah di bawah ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan data pribadi in casu Pasien yang ada dalam RUU PDP?
2. Apa kewajiban dan tanggung jawab RS atau Fasyankes sebagai Pengendali dan Prosesor Data Pribadi Pasien? 
3. Bagaimanakah Audit Keamanan Data dilakukan untuk tujuan vulnerability assessment dan penetration testing?
4. Bagaimana Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana dalam penangangan penyalahgunaan Data Pribadi?

PELAKSANA WEBINAR

DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) dan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), berkolaborasi dengan DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Indonesia Healthcare Forum (INDOHCF), serta didukung oleh National Hospital dan Asia Stemcell Center akan mengangkat masalah di atas dalam Serial Webinar Nasional Hukum Kesehatan Ke-8 dengan rangkaian susunan acara:

Sambutan dan Pembukaan:

1. DR. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UMJ.
2. DR. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H., Ketua Umum HASRS.

 NARASUMBER:

1. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM., S.H., Sp.F(K), SpKP., Anggota Dewan Pakar PERSI, Transformasi Kesehatan dan Penggunaan Rekam Medis Elektronik. 
2. Wahyudi Djafar, Direktur Eksekutif  ELSAM, Modernisasi Perlindungan Data Pribadi di Bidang Pelayanan Kesehatan.
3. DR. Dr. Sutoto, M.Kes., MARS, FISQua -  Ketua Eksekutif KARS, Rekam Medis Elektronik dan Standar Akreditasi Rumah Sakit.
4. Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI, Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi.

PESERTA WEBINAR

• Pemilik Rumah Sakit
• Manajemen Rumah Sakit
• Pengurus Asosiasi Rumah Sakit
• Pengurus LIPA
• Pegiat dan Peminat HuKes
• Umum

PELAKSANAAN WEBINAR

Hari/Tanggal: Sabtu/06 Agustus 2022  Waktu: 09.00 s/d 12.00 WIB

Acara akan dipandu oleh: 

1. Mardalena, MARS., MC. 
2. DR. Dr. Beni Satria, M.Kes., S.H.,M.H., Moderator.

Peserta akan mendapatkan E-Sertifikat, dengan syarat mengisi Feedback Form.

Terima kasih.

DR. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H., - Ketua Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)

Hospital DigiTalk Seri 5

PDEI bersama PB IDI kembali menyelenggarakan webinar ber-SKP dengan tema 

"Pain Management in Emergency"

Pada Hari Kamis, 4 Agustus 2021
Pukul 13:00 sd selesai

Webinar ini menghadirkan pembicara :
 dr. Wishnu Pramudito, Sp.B (Ketua PP PDEI)
 dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT (Ketua Umum PB IDI)
Diskusi akan dipandu oleh moderator :
 *dr. Syahrimal Ishak (PP PDEI)

Hospital DigiTalk Seri 4

Stemcell Unair

Bithealth

Digital Talkshow

RSUD Kardinah Tegal

Kitras: Update Webinar Technologi Kesehatan Indonesia

LATAR BELAKANG

Tugas utama Organisasi Profesi ialah menetapkan standar profesi dan menegakkan etika profesi bagi anggotanya. Kedua tugas utama itu memiliki daya guna dalam menjamin mutu profesi dan perlindungan masyarakat penerima jasa profesi, apapun bidang profesinya. 

Dalam hal Organisasi Profesi mengalami perpecahan sehingga tidak mampu lagi menetapkan standar profesi tunggal apalagi menegakkan etika profesi bagi anggotanya, mengingat anggota yang bersangkutan akan dengan mudah dapat berpindah ke organisasi profesi sejenis atau “tandingan” ketika harus menghadapi pemeriksaan etika profesi dari organisasi profesi tempat dia bergabung saat itu, maka dapat dipastikan mutu layanan profesi terancam merosot dan pada ujungnya pelayanan jasa profesi terkait kepada masyarakat akan memburuk pula. 

Jika Organisasi Profesi yang mengalami perpecahan itu di bidang medis, maka masalahnya jadi lebih rumit dan berbahaya mengingat jasa profesi yang diberikannya berkaitan dengan kebendaan hukum sangat penting yaitu badan dan nyawa.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Organisasi Profesi itu harus merupakan wadah tunggal?
2. Bagaimana hubungan antara kebebasan berserikat dengan wadah tunggal Organisasi Profesi?
3. Bagaimanakah menciptakan mekanisme penegakan Etika Profesi yang transparan, jujur dan adil bagi Anggota Organisasi Profesi yang ditengarai melakukan pelanggaran?
4. Bagaimana hubungan antara kebebasan masyarakat memilih pemberi jasa profesi dengan standar profesi dan penegakan etika tempat pemberi jasa profesi itu bernaung?

PELAKSANA WEBINAR

DPP Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) dan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), berkolaborasi dengan DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Indonesia Healthcare Forum (INDOHCF),  serta didukung oleh Altea Care, RS Mitra Keluarga, National Hospital, Asia Stemcell Center dan Unimedika Hospitals Group akan mengangkat masalah di atas dalam Serial Webinar Nasional Hukum Kesehatan Ke-7 dengan rangkaian susunan acara:

Sambutan dan Pembukaan:

1. DR. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UMJ.
2. DR. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H., Ketua Umum HASRS.

KEYNOTE SPEAKER 

1. PROF. DR. EDWARD OMAR SHARIEF HIARIEJ, S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM RI

 NARASUMBER:

1. DR. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H., Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI),
2. TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H., Sekretaris Umum PP Ikatan Notaris Indonesia,
3. Dr. M. ADIB KHUMAIDI, Sp.OT,  Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

PENANGGAP:

1. JAYA SUPRANA, Pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
2. DR. MUHAMMAD HADI, MKep., Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

PESERTA WEBINAR

1. Advokat
2. Notaris 
3. Dokter atau dokter gigi
4. Profesi lainnya di bidang jasa
5. Pengurus organisasi profesi 
6. Mahasiswa
7. Umum

PELAKSANAAN WEBINAR

Hari/Tanggal: Sabtu/18 Juni 2022 Waktu: 09.00 s/d 12.00 WIB

Acara akan dipandu oleh: 

1. Mardalena, MARS., MC. 
2. DR. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H., Moderator.

Peserta akan mendapatkan E-Sertifikat, dengan syarat mengisi Feedback Form.

Terima kasih.

DR. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.,

Ketua Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)

Provides healthcare workers with simple, smart, and secure Hybrid Work experiences from the hospital or clinic to the home and everywhere in between, empower your workforce and transform your workspaces with solutions that are inclusive, flexible, supportive, secure, and managed to help you deliver clinical services in a hybrid model.

Skrining bayi baru lahir adalah bentuk perawatan kesehatan preventif di mana bayi diuji pada hari-hari pertama kehidupan mereka untuk menemukan bukti penyakit dimana gejala utama mungkin belum terlihat. Skrining bayi baru lahir berbasis populasi, yang berarti tes tidak diterapkan hanya untuk bayi yang sakit, tapi juga untuk semua bayi, termasuk bayi yang tampaknya benar-benar sehat.

Tes skrining dimaksudkan untuk mengetahui apakah bayi memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mendapatkan kelainan. Tes ini tidak memberikan informasi bahwa bayi pasti memiliki kelainan. Jika tes skrining menunjukkan hasil abnormal, pengujian diagnostik diperlukan untuk memastikan adanya penyakit.

Saat ini skrining kongenital pada Bayi Baru Lahir yang telah tersedia di Prodia adalah TSH Neonatus (Hipotiroid Kongenital), G6PD (Defisiensi G6PD), 17-OH Progesteron Neonatus (Hiperplasia Adrenal Kongenital.

Menurut data jumlah cakupan SHK tahun 2020 secara nasional sebesar 1,9% dari jumlah kelahiran hidup, yaitu sebanyak 88.752 bayi telah diskrining untuk hipotiroidisme kongenital dengan hasil konfirmasi sebanyak 14 bayi. Rendahnya angka cakupan skrining menandakan masih banyak bayi baru lahir yang tidak mendapat hak skrining. Bayi-bayi ini, jika tidak terdeteksi dan tidak diobati pada waktunya, akan menyebabkan bayi mengalami kecacatan, gangguan pertumbuhan fisik secara keseluruhan  dan yang paling menyedihkan adalah keterbelakangan mental yang bersifat permanen.

Salah satu gangguan hormon pada bayi baru lahir yang berdampak berat bagi individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah adalah Hipotiroid Kongenital. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan aturan tentang skrining yang tertuang dalam PERMENKES NO. 25 Tahun 2014 tentang “Upaya Pelayanan Kesehatan Anak” yang didalamnya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Untuk menjamin terlaksananya upaya pelayanan kesehatan anak, maka dibuat aturan yang menyatakan bahwa salah satu pelayanan kesehatan bayi baru lahir  dilaksanakan melalui SBBL (Skrining Bayi Baru Lahir) yang paling sedikit meliputi SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital) dan untuk pelaksanaanya diatur dalam PERMENKES No.78 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, PT UBC Medical Indonesia berkolaborasi bersama Laboratorium Prodia dan didukung oleh ISMPERSI menyelenggarakan webinar dengan mengusung tema “Skrining Neonatus Untuk Generasi Emas Indonesia” dengan harapan dapat menyebarluaskan informasi tentang pentingnya skrining bayi baru lahir, dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program skrining di setiap institusi kesehatan di Indonesia

Latar Belakang

Sisi kesehatan di Indonesia menyuguhkan berbagai tantangan mulai dari akses layanan kesehatan yang masih belum merata, rasio fasilitas, tenaga kesehatan yang belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Hal-hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada pasien seperti, layanan yang tidak merata, layanan dengan durasi yang lama, kesalahan pada proses pelayanan pasien di fasilitas kesehatan khususnya RS, yang mengakibatkan ketidak puasan pada pasien.

Salah satu cara yang dapat dignaban untuk menangani hal tersebut adalah penggunaanteknologi di bidang kesehatan. Indonesia sangat mendukung dan mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk kesehatan masyarakat di masa sekarang. Transformasi digitalmenjadi agenda penting untuk mendorong terwujudnya Indonesia Sehat melalui pemanfaatan data dan teknologi. Terobosan ini dibuat sebagai strategi jangka panjang untuk menanggulangi pandemi COVID-19 dan permasalahan kesehatan lainnya yang berfokus pada ekosistem kesehatan, efisiensi layanan, dan integrasi data sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Tumbuhnya ekosistem kesehatan digital juga diharapkan dapat memberikan optimisme bagi Indonesia untuk menghadapi situasi pandemi dan epidemi di masa mendatang. Dalam mewujudkan transformasi digital kesehatan tentunya diperlukan partisipasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, kementerian/lembaga, tenaga kesehatan, akademisi, pihak swasta, komunitas, dan relawan untuk saling bersinergi mewujudkan masa depan kesehatan Indonesia yang lebih tanggap dan responsif dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat di masa depan sekaligus mencapai pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Proses digitalisasi kesehatan di tingkat nasional hingga daerah tentu tidaklah mudah dan memerlukan perencanaan. Oleh karena itu, proses digitalisasi kesehatan baik di tingkat nasional hingga daerah perlu dimulai direncanakan dengan seksama. Hal tersebut dirancang dalam peta jalan transformasi teknologi kesehatan.

Salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini adalah data kesehatan yang terfragmentasi karena banyaknya aplikasi dan keterbatasan regulasi dalam standardisasi dan pertukaran data. Berdasarkan hasil pemetaan saat ini, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menjadikan kebijakan kesehatan belum sepenuhnya berlandaskan pada data yang menyeluruh serta pelayanan kesehatan yang kurang efisien.  Transformasi digital kesehatan perlu didorong sebagai lompatan menuju sektor kesehatan Indonesia yang semakin maju dan berkeadilan.

Kemenkes RI memiliki visi untuk melakukan digitalisasi di sektor kesehatan sejak awal kehidupan di dalam kandungan hingga pelayanan kesehatan terpadu bagi pasien lansia. Visi tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 21 Tahun 2020 yang telah mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Transformasi digital kesehatan Indonesia ditargetkan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas dalam menganalisa data kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk menyusun kebijakan berbasis data di setiap instansi kesehatan. 

Situasi dan Tantangan Kesehatan Digital Indonesia

1.1. Tantangan

Perkembangan era digital menjadikan integrasi data yang rutin dan berkualitas menjadi suatu komponen penting dalam mewujudkan transformasi digital. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa data yang terintegrasi serta sistem pelayanan kesehatan yang lebih sederhana merupakan salah satu aspek yang harus terus ditingkatkan untuk mencapai Indonesia Sehat. Proses integrasi data pelayanan kesehatan yang lebih sederhana, nyatanya memiliki banyak tantangan. Masalah digitalisasi kesehatan yang lainnya terjadi ketika ditemukannya banyak data kesehatan yang masih terdokumentasi secara manual. Data kesehatan di beberapa daerah masih terdokumentasi menggunakan kertas dan tidak terintegrasi secara digital. Tantangan utama dalam membangun data kesehatan nasional adalah lebih dari 80% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini belum tersentuh teknologi digital.

1.2 Permasalahan Pelayanan Kesehatan

Pencatatan data yang tidak lengkap, inkonsisten, serta akurasinya yang masih rendah merupakan faktor utama penurunan kualitas dalam pelayanan fasilitas layanan kesehatan.  Fasilitas kesehatan dengan sistem pencatatan dan cara kerja manual, pastinya memberikan output yang kurang pada customer satisfaction index, pada dunia yang hampir seluruh aspek kahidupannya saat ini dimudahkan dengan digitalisasi

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar institusi kesehatan siap untuk menyesuaikan arah bisnis terhadap kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan pemanfaatan tekonologi informasi untuk menunjang sektor kesehatan, PT. Info Sarana Medika PERSI (ISMP) berkolaborasi dengan PT IBM Indonesia akan menyelenggarakan Webinar Nasional dengan mengusung tema “Penerapan Teknologi Otomatisasi untuk Peningkatan Mutu Rumah Sakit”.

Serial Webinar Nasional Hukum Kesehatan ke-6 : IMPLIKASI PENCABUTAN IZIN EDAR OBAT TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan tentang izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan yang terdapat dalam Pasal 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dari yang sebelumnya berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” menjadi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha...”. 

Dengan demikian peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak memerlukan lagi izin edar melainkan memerlukan Perizinan Berusaha.

Perubahan ketentuan tentang izin edar sediaan farmasi diperkuat dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada Pasal 120 ayat (3) yang berbunyi “Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan”.

Bagaimanakah implikasi pencabutan izin edar obat tersebut terhadap perlindungan kesehatan masyarakat? Bagaimanakah arah kebijakan Pemerintah dalam menjalankan perubahan aturan tentang izin edar obat? Apakah pencabutan izin edar obat tidak akan menjadi bumerang bagi pelaku usaha di bidang sediaan farmasi mengingat ancaman hukumannya dapat langsung berupa pencabutan Perizinan Berusaha?

Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) berkolaborasi dengan IHCF, DPN PERADI SAI, dan DPP MHKI, serta didukung RS. Mitra Keluarga Hospital Group, RS. National Hospital, RS Sentra Medika Group, dan Asia Stemcell Center akan mengangkat masalah di atas dalam Serial Webinar Nasional Hukum Kesehatan Ke-6 pada:

Hari/Tanggal: Sabtu/05 Maret 2022

Waktu: 09.00 s/d 12.00 WIB

Sambutan dan Pembukaan:

1. Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UMJ.
2. Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H., Ketua Umum HASRS.

 Narasumber:

1. Siti Asfijah Abdoellah, Apt., S.Si., M.Med.Sc., Direktur Registrasi Obat pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM),
2. Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt., MARS, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan 
3. Dr. Eko Pujiyono, S.H., M.H., Ketua Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) Cabang Malang Raya.
4. Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt., Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 

Penanggap:

1. Prof. Junaidi Khotib, SSi., Apt., MKes., PhD., Anggota Komisi Nasional Penilai Obat
2. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

Acara akan dipandu oleh: 

1. Mardalena, MARS., MC.
2. Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H., M.H., Moderator.

Silahkan mengikuti melalui platform kitras:

https://bit.ly/hukum-kesehatan6

Peserta akan mendapatkan E-Sertifikat, dengan syarat mengisi Feedback Form.

Terima kasih.

Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H.,M.H. - Ketua Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS)

PT. ISM PERSI dan PT. Sysmex Indonesia

Blue Band

Rapat Kerja Nasional PERSI 2022

PERSI - Kalbe Academia

Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit (HASRS) 

DD Healthcare

RSUP Persahabatan

Dr. Arnold Soetarso  - Medistra Health Festival

25 Tahun Tim Bedah Saraf Siloam Hospitals Melayani Indonesia

Untuk mengawali hari, sarapan yang seimbang dan bernutrisi merupakan makanan yang paling penting. Jangan sampai sang anak melewatkan sarapannya. Pastikan mereka mendapatkan asupan bergizi dari vitamin, mineral, serta Omega 3 & 6 yang terdapat di Blue Band

RSUP Kariadi Semarang

RS Pondok Indah - dr. Shanty Olivia Jasirwan, Sp.OG-KFER

RS Hermina Group

RS PELNI - Kontrol Gula Darah & Tetap Sehat di Masa Pandemi

Pusat Jantung Nasional Harapan Kita

RS Cipto Mangun Kusumo

BitHealth adalah penyedia solusi layanan kesehatan digital yang mengkhususkan diri dalam transformasi digital untuk memajukan ekosistem Healthcare di  Indonesia. Melalui kemitraan dengan rumah sakit terkemuka, klinik dan industri Kesehatan lainya, kami menyatukan layanan berkualitas tinggi dalam perawatan teknologi dan medis dengan menjadi mitra terpercaya anda dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pada pelayanan Kesehatan kini dan nanti.

Didirikan di Jakarta pada tahun 2019,  BitHealth bertujuan untuk memberdayakan perusahaan perawatan kesehatan untuk dapat mengoptimalkan operasi dengan memasukkan solusi teknologi ke dalam layanan. Dari model analisis prediksi hingga restrukturisasi inventaris hingga aplikasi kesehatan dan kebugaran, tim ahli BitHealth menciptakan berbagai solusi teknologi untuk industri perawatan kesehatan dan berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Serial Webinar dengan tema Akselerasi Program Vaksinasi untuk Indonesia Sehat, Indonesia Tangguh

The Series

Road to Kongres XV PERSI, Seminar Tahunan XV Patient Safety, dan INA Hospital Fair 2021

RS Beradaptasi, Siap Bertransformasi

The Series

Road to Kongres XV PERSI, Seminar Tahunan XV Patient Safety, dan INA Hospital Fair 2021

Meningkatnya kasus COVID-19 memaksa kita melakukan perubahan terhadap layanan kesehatan, dengan memanfaatkan teknologi guna tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Telemedicine, atau konsultasi jarak jauh menjadi tren di dunia kesehatan kita, terutama dalam 2 tahun terakhir. Namun, bagaimana layanan telemedicine yang baik dan yang optimal sebenarnya untuk pasien COVID-19 ?

IG Live Talkshow The Series : Road to Kongres XV PERSI, Seminar Tahunan XV Patient Safety, dan INA Hospital Fair 2021

Giant Webinar RS Premier Bintaro 

RS jantung Jakarta

RSU Bunda Aliyah Depok - Webinar Awam Jantung Tetap Sehat Bagi Lansia

RSU Adhyaksa

RS Prima Pekanbaru

Primaya Hospital

RS Kanker Dharmais

Rumah Sakit YARSI